Pasal 64

(1) Dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf n meliputi: a. pemberitahuan pabean impor yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan: 1. Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara; 2. surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau 3. bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean impor tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan b. pemberitahuan pabean impor yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan: 1. Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean; 2. surat penetapan pabean; atau 3. surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemberitahuan pabean impor tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai Pajak Pertambahan Nilai Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pemberitahuan impor barang; b. pemberitahuan impor barang khusus; c. pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut (customs declaration); d. pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat; e. pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; f. pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat; dan g. Dokumen pemberitahuan pabean impor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabean.