Pasal 134

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu yang menggunakan aplikasi eFaktur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024 tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. permintaan dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, kecuali ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud; b. Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur dimaksud wajib diunggah (di- upload ) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dimaksud dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur; c. Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur dimaksud, dibuat dengan menggunakan: 1. modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); atau 2. aplikasi e-Faktur dimaksud; d. dalam hal Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuat setelah dibuat nota retur dan/atau nota pembatalan atas Faktur Pajak yang diganti, Faktur Pajak pengganti yang dibuat dengan menggunakan: 1. modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, memperhitungkan nota retur dan/atau nota pembatalan dimaksud; atau 2. aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2, tanpa memperhitungkan nota retur dan/atau nota pembatalan dimaksud; e. dalam hal terhadap Faktur Pajak yang: 1. Barang Kena Pajaknya dilakukan pengembalian (retur) dengan membuat nota retur; atau 2. Jasa Kena Pajaknya dilakukan pembatalan dengan membuat nota pembatalan, dilakukan pembetulan atau penggantian dengan membuat Faktur Pajak pengganti menggunakan: 1. modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1, pengembalian (retur) Barang Kena Pajak dan/atau pembatalan Jasa Kena Pajak dimaksud dianggap tidak terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau 2. aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2, pengembalian (retur) Barang Kena Pajak dan/atau pembatalan Jasa Kena Pajak dimaksud tetap terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan f. pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur dimaksud dilakukan dengan menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).