Pasal 14

(1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dibuat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai ketentuan pelaporan Surat Pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling sedikit berisi: a. nama Pihak Lain dan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak; b. Masa Pajak yang bersangkutan; dan c. tanda tangan Pihak Lain atau kuasa Pihak Lain (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data mengenai: a. jumlah Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa; b. jumlah pembayaran transaksi, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; c. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; dan d. rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. (4) Rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. nomor bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai; b. tanggal bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai; c. jumlah pembayaran transaksi, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; d. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. nama Pemanfaat Barang atau Pemanfaat Jasa; f. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas kependudukan Pemanfaat Barang atau Pemanfaat Jasa, dalam hal bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas kependudukan dimaksud; g. nomor telepon Pemanfaat Barang atau Pemanfaat Jasa, dalam hal bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai mencantumkan nomor telepon dimaksud; dan h. alamat pos elektronik ( email ) Pemanfaat Barang atau Pemanfaat Jasa. (5) Rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk elektronik. (6) Contoh format Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta petunjuk pengisiannya, tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.