Pasal 4

(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak. (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan. (4) Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, jangka waktu penerbitan keputusan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut secara lengkap. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik. (7) Dalam hal keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik yang baru telah diterbitkan maka Izin Praktik yang lama dinyatakan tidak berlaku. (8) Format keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan. (10) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap disetujui. (11) Izin Praktik diterbitkan sesuai dengan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampirkan dalam surat permohonan Izin Praktik. (12) Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. (13) Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.