Pasal 4

(1) Penelitian kelengkapan dokumen dan kesesuaian Surat Pernyataan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan Direktur Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa: a. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan tidak termasuk dalam Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; b. Surat Pernyataan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; c. Surat Pernyataan telah dilengkapi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).