Pasal 5

(1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (Formulir BPPU); dan b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 (Formulir BPPU-26). (2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah; b. jenis pemotongan/pemungutan PPh; c. identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa: 1. NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau Tax Identification Number ; dan 2. nama; d. Masa Pajak dan Tahun Pajak; e. kode objek pajak; f. dasar pengenaan pajak; g. tarif; h. PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah; i. dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh; j. identitas Pemotong/Pemungut Pajak, berupa NPWP dan nama Pemotong/Pemungut Pajak, serta nama dan tanda tangan pejabat penandatangan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah; k. tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ditandatangani; dan l. kode verifikasi. (3) Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk: a. 1 (satu) pihak yang dipotong/dipungut; b. 1 (satu) kode objek pajak; dan c. 1 (satu) Masa Pajak. (4) Dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan PPh atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, Pemotong/Pemungut Pajak dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah atas transaksi dimaksud. (5) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai: a. contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A; b. kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B; dan c. tata cara pembuatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini (6) Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.