Pasal 4

(1) Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pemotongan PPh. (2) Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap dibuat dalam hal: a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi: 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau 2. batasan penghasilan harian atau kumulatif bulanan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku; b. jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong nihil karena: 1. adanya Surat Keterangan Bebas; atau 2. dikenakan tarif 0% (nol persen); c. PPh Pasal 21 yang dipotong ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. PPh Pasal 21 yang dipotong diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau e. jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Domisili dan/atau tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri.