Pasal 12

(1) Faktur Pajak Tidak Sah merupakan Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN. (2) Terhadap Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN); dan b. Pajak Masukan dan harga perolehan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak boleh: 1. dibebankan sebagai biaya; atau 2. dikapitalisasi sebagai harta, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). (3) Dalam hal Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikreditkan, dibebankan sebagai biaya, dan/atau dikapitalisasi sebagai harta, Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tersebut harus membetulkan SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang KUP.