Pasal 16

(1) Dalam hal setelah batas waktu penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditemukan adanya keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, KPP tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT; (2) Atas SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak dapat diberikan himbauan pembetulan SPT. (3) Dokumen berupa: a. Bukti Penerimaan Elektronik; b. Surat Permintaan Kelengkapan SPT; dan c. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan , dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran III yan g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.