Pasal 3

(1) Dalam hal Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) memberikan kewenangan kepada unit pelaksana di bawahnya untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja, Instansi Pemerintah dapat menunjuk unit pelaksana tersebut sebagai Subunit Organisasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu untuk dan atas nama Instansi Pemerintah. (2) Hak dan kewajiban perpajakan tertentu Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Subunit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pemotongan dan/atau pemungutan pajak; b. penerbitan, pembetulan, dan/atau pembatalan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak secara elektronik; c. perekaman data Faktur Pajak yang diterima dari rekanan dan SSP atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; d. pembuatan kode billing dan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank/Pos Persepsi; e. pengajuan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Subunit Organisasi penyetor; dan/atau f. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dilakukan secara elektronik, untuk dan atas nama Instansi Pemerintah. (3) Tanggung jawab pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Subunit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berada pada Instansi Pemerintah.