Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP baru untuk Instansi Pemerintah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sejak Masa Pajak Juli 2020. (2) Direktur Jenderal Pajak menghapus NPWP Bendahara secara jabatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 angka 1 huruf a Peraturan Menteri Keuangan, dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021. (3) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal Bendahara telah menggunakan NPWP Instansi Pemerintah sejak Masa Pajak Juli 2020 atau MasaPajak setelah Masa Pajak Juli 2020, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan dan/atau diselesaikan sejak Masa Pajak Juli 2020 atau Masa Pajak setelah Masa Pajak Juli 2020 dilakukan dengan menggunakan NPWP Instansi Pemerintah; b. dalam hal Bendahara masih menggunakan NPWP Bendahara sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 atau Masa Pajak sebelum Masa Pajak Juni 2021, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan dan/atau diselesaikan sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 atau Masa Pajak sebelum Masa Pajak Juni 2021 dilakukan dengan menggunakan NPWP Bendahara; c. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah sejak Masa Pajak Juli 2021 wajib menggunakan NPWPInstansi Pemerintah.