Pasal 9

(1) Simultaneous Tax Examinations berdasarkan permintaan dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai permintaan Simultaneous Tax Examinations secara tertulis dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. (2) Permintaan Simultaneous Tax Examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindakianjuti sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terdapat keterkaitan permasalahan perpajakan antara wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dengan Wajib Pajak Indonesia; b. terdapat kepentingan bersama antara satu atau lebih otoritas pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan permasalahan perpaj akan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. terdapat dugaan bahwa transaksi dan/atau kegiatan dilaksanakan untuk melakukan penghindaran pajak dan/atau pengelakan pajak; d. Pejabat yang Berwenang di Indonesia berpendapat bahwa proses Pertukaran Informasi Perpajakan atas permasalahan perpaj akan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan secara tertulis dipandang tidak cukup memadai, efektif, dan efisien; dan e. terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan. (3) Direktur Perpajakan Internasional melakukan penelitian atas permintaan Simultaneous Tax Examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan: a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. pendapat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Penegakan Hukum atas permintaan Simultaneous Tax Examinations . (4) Dalam hal permintaan Simultaneous Tax Examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan usulan persetujuan Simultaneous Tax Examinations kepada Direktur Jenderal Pajak. (5) Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan persetujuan atas permintaan Simultaneous Tax Examinations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara tertulis berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).