Pasal 10

(1) Penanggung Pajak dapat melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir. (2) Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. mengajukan permohonan secara terlulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang telah ditandatangani oleh Penanggung Pajak; b. memberikan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); c. membuat surat perintah pemindahbukuan kepada bank pengelola simpanan untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir. (3) Berdasarkan permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permintaan pembukaan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah diblokir untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak kepada bank pengelola simpanan. (4) Permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan surat permintaan pembukaan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah diblokir untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, dengan melampirkan: a. Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang telah ditandatangani oleh Penanggung Pajak; b. Surat perintah pemindahbukuan dari Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (5) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bank pengelola simpanan setelah membuka blokir wajib secara serta merta memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebesar jumlah yang diminta sebagaimana tercantum dalam surat permintaan tersebut.