Pasal 17

(1) Dalam hal harta kekayaan yang telah diblokir berada pada kantor, cabang bank pengelola simpanan di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berakhir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan harta kekayaan yang disita guna melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (2) Permohonan Penanggung Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang telah ditandatangani oleh Penanggung Pajak. (3) Permohonan Penanggung Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang diminta bantuan. (4) Berdasarkan permohonan yang diterima dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang diminta bantuan meminta kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk selaku pengelola simpanan untuk membuka blokir dalam rangka pemindahbukuan dan secara serta merta memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita, yang tembusannya disampaikan kepada Penanggung Pajak. (5) Permintaan kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan dengan melampirkan Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang ditandatangani oleh Penanggung Pajak. (6) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk selaku pengelola simpanan membuka blokir dalam rangka pemindahbukuan dan wajib secara serta merta memindahbukukan sebesar jumlah yang diminta oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang diminta bantuan.