Pasal 19

(1) Dalam hal harta kekayaan yang telah diblokir berada pada Kantor cabang bank pengelola simpanan di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta biaya penagihan pajak dan utang pajak yang tercantum dalam Daftar Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) telah lunas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan permintaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang diminta bantuan untuk menerbitkan surat permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk. (2) Dalam hal harta kekayaan yang telah diblokir berada pada kantor cabang bank pengelola simpanan di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta jumlah yang diblokir lebih besar dan jumlah yang disita, atas sisa lebih tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan permintaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang diminta bantuan unluk menerbitkan surat permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk. (3) Berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang diminta bantuan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk.