Pasal 2

(1) Penilaian PBB dilakukan terhadap Objek Pajak PBB: a. Sektor Perkebunan; b. Sektor Perhutanan; c. Sektor Pertambangan; dan d. Sektor Lainnya. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bumi, meliputi: 1) permukaan bumi berupa tanah dan perairan darat pada sektor perkebunan dan sektor perhutanan; 2) permukaan bumi berupa tanah dan perairan, dan/atau tubuh bumi pada sektor pertambangan; dan 3) permukaan bumi berupa perairan yang berada di luar wilayah kabupaten/kota pada sektor lainnya. b. bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.