Pasal 5

(1) Terhadap Wajib Pajak yang diblokir berdasarkan rekomendasi pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dapat diusulkan rekomendasi pembukaan blokir dalam hal status suspend Wajib Pajak telah dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak. (2) Usulan rekomendasi pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Intelijen Perpajakan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan secara: a. online melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak; atau b. tertulis, dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap sistem informasi tersebut. (3) Penyampaian usulan rekomendasi pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pencabutan status suspend .