Pasal 7

(1) Akses Kepabeanan Wajib Pajak dicabut dalam hal: a. Wajib Pajak yang dilakukan pemblokiran Akses Kepabeanan berdasarkan rekomendasi pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau b. terdapat rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. (2) Rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didahului dengan penyampaian usulan rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan dari: a. Kepala KPP, dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan pemblokiran berdasarkan rekomendasi pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3); atau b. Direktur Intelijen Perpajakan, dalam hal terhadap Wajib Pajak yang diblokir berdasarkan rekomendasi pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) telah dilakukan pencabutan sertifikat elektronik. (3) Usulan rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan secara: a. online melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak; atau b. tertulis, dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap sistem informasi tersebut. (4) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, setelah melakukan penelitian atas usulan rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan Akses Kepabeanan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk secara: a. online melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak dan sistem informasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. tertulis, dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap sistem informasi tersebut.