Pasal 10

(1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan: a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur; atau b. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan. (2) Pemotong/Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b atas objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. (3) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan. (4) Pembetulan, pembatalan, dan/atau penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6). (5) Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.