Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penyitaan, Pejabat terlebih dahulu menyampaikan permintaan: a. pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan b. pemberitahuan informasi saldo harta kekayaan Penanggung Pajak, yang ditujukan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (2) Pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk informasi yang dapat berupa: a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal; b. nomor Sub Rekening Efek; c. jenis dan jumlah surat berharga yang terdapat di dalam Sub Rekening Efek; d. nama dan kode surat berharga yang terdapat di dalam Sub Rekening Efek; e. Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang mengelola Sub Rekening Efek; f. nomor Rekening Dana Nasabah; dan g. Bank Rekening Dana Nasabah. (3) Termasuk pemberitahuan informasi saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni informasi hasil Tindakan Korporasi atas surat berharga milik Penanggung Pajak. (4) Penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.