Pasal 11

Tata cara pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, keberatan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.