Pasal 4

(1) Pelaksana Pembubuhan dapat melakukan perpanjangan surat Izin Pembubuhan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (2) Kantor Pelayanan Pajak Pelaksana Pembubuhan meneliti surat permohonan perpanjangan Izin Pembubuhan dan lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Masa berlakunya surat perpanjangan Izin Pembubuhan sama dengan masa berlakunya perpanjangan Izin Operasional yang diberikan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).