Pasal 7

(1) PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman ( website ) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk: a. tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; atau b. tempat kegiatan usaha yang mempunyai NPWP cabang dalam hal pemusatan tempat terutang PPN dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2) PKP meberitahukan secara tertulis atas permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman ( website ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke KPP tempat PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN. (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman ( website ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk penggunaan ( manual user ) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (4) KPP yang memberikan persetujuan permintaan Sertifikat Elektronik untuk PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPP tempat PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang.