Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8 yang diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital ( softcopy ). (3) Dalam hal permohonan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan kepada selain Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak. (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; atau b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha. (6) Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB V PEMROSESAN PERMOHONAN