Pasal 10

(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditujukan ke: a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau b. tempat lain berupa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan. (2) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak: a. harus menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan 1 (satu) tanda bukti pengiriman surat; b. membubuhi informasi pada amplop sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak; 2. nama Wajib Pajak; 3. Tahun Pajak; 4. status Surat Pemberitahuan berupa Surat Pemberitahuan normal atau Surat Pemberitahuan pembetulan; 5. keterangan Surat Pemberitahuan berupa Surat Pemberitahuan yang menyatakan kurang bayar atau Surat Pemberitahuan yang menyatakan nihil; dan 6. tujuan dan alamat pengiriman; c. harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak; 2. nama Wajib Pajak; 3. jenis Surat Pemberitahuan; 4. Tahun Pajak; dan 5. tujuan dan alamat pengiriman Bagian Keempat Pengecekan Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penelitian Surat Pemberitahuan