Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 3/2026
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-3/PJ/2026
- Tahun
- 2026
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 25 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 7.417 karakter
- Pasal 2 740 karakter
- Pasal 3 3.681 karakter
- Pasal 4 411 karakter
- Pasal 5 4.358 karakter
- Pasal 6 2.917 karakter
- Pasal 7 1.037 karakter
- Pasal 8 945 karakter
- Pasal 9 394 karakter
- Pasal 10 1.373 karakter
- Pasal 11 560 karakter
- Pasal 12 4.126 karakter
- Pasal 13 1.726 karakter
- Pasal 14 812 karakter
- Pasal 15 1.742 karakter
- Pasal 16 2.201 karakter
- Pasal 17 339 karakter
- Pasal 18 3.878 karakter
- Pasal 19 2.084 karakter
- Pasal 20 1.606 karakter
- Pasal 21 513 karakter
- Pasal 22 3.262 karakter
- Pasal 23 965 karakter
- Pasal 24 427 karakter
- Pasal 25 173 karakter
Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (1)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“huruf g, Pasal 95 sampai dengan Pasal 112, Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Lampiran (1)
Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.