Pasal 66

(1) Dokumen berupa: a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribad; b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat Keterangan Terdaftar; d. Surat Permintaan Klarifikasi / Pemenuhan Kelengkapan Dokumen; e. Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; f. Surat Pemberitahuan Perubahan Data; g. Formulir Pemindahan Wajib Pajak; h. Surat Pindah; i. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah; j. Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; k. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif; l. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif; m. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif, atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif; n. Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; o. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; p. Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; q. Surat Pembatalan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; r. Surat Pengembalian Permohonan; dan s. Formulir Permintaan Kembali, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Dokumen berupa: a. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik; dan b. Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Dokumen berupa: a. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; b. Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d. Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; e. Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; f. Surat Penonaktifan Sementara Akun Pengusaha Kena Pajak; g. Surat Klarifikasi Penonaktifan Sementara Akun Pengusaha Kena Pajak; h. Surat Pengaktifan Kembali Akun Pengusaha Kena Pajak; i. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; j. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; k. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; l. Surat Klarifikasi Pencabutan Pengusaha Kena Pajak; m. Surat Pembatalan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan n. Pemberitahuan Penolakan Klarifikasi Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.