Pasal 2

1. Badan Usaha membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg kepada KPA subsidi Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg. 2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut: - lembar ke-1 untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); - lembar ke-2 untuk Badan Usaha; - lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); - lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.