Pasal 2

(1) Objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. (2) Kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan: a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu; d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; e. Hak Pengusahaan Hutan; f. Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau g. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.