Pasal 8

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV atau Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2). (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan, dengan jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (3) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhitung mulai tahun pajak pada saat keputusan tersebut seharusnya diterbitkan.