Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PER-DJP 51/2009

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN KUPON MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU DAN BATASAN MENGENAI SARANA DAN FASILITAS DI LOKASI KERJA

Jenis

Peraturan Dirjen Pajak

Nomor

PER-51/PJ./2009

Tahun

2009

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP

Sumber

halaman DJP

Teks

14 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 1.059 karakter
2. Pasal 2 404 karakter
3. Pasal 3 263 karakter
4. Pasal 4 983 karakter
5. Pasal 5 1.009 karakter
6. Pasal 6 1.489 karakter
7. Pasal 7 1.322 karakter
8. Pasal 8 918 karakter
9. Pasal 9 975 karakter
10. Pasal 10 666 karakter
11. Pasal 11 184 karakter
12. Pasal 12 782 karakter
13. Pasal 13 499 karakter
14. Pasal 14 352 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJPPER-51/PJ./2009Peraturan Dirjen Pajak · 7 Sep 2009 · diambil 22 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• KEP-DJP 213/2001

  “Pasal 13 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP