Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak. (2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan secara tertulis. (3) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal dikirimnya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Direktorat Jenderal Pajak. (4) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP. (5) Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan wajib memberikan jawaban atas pencabutan pengajuan keberatan dengan menggunakan formulir XIII.1 atau formulir XIII.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pencabutan pengajuan keberatan diterima. (6) Dalam hal pencabutan pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka proses keberatan tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat Keputusan Keberatan.