Pasal 8

(1) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak melakukan : penelitian dan/atau konfirmasi kebenaran bukti pembayaran pajak; dan penelitian pengkreditan dan/atau pembiayaan pajak yang diminta kembali. (2) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan SPTNP atau SPKTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan : konfirmasi kebenaran SPTNP atau SPKTNP; dan legalisasi fotokopi SPTNP atau SPKTNP; kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan : konfirmasi kebenaran Keputusan Keberatan; dan legalisasi fotokopi Keputusan Keberatan, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (4) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c atau huruf e, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan : konfirmasi kebenaran Putusan Banding; konfirmasi pelaksanaan Putusan Banding terkait dengan bea masuk dan/atau cukai; dan legalisasi fotokopi salinan Putusan Banding, kepada Direktur Jenderal Bea da Cukai (5) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d atau huruf f, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan: konfirmasi kebenaran Putusan Peninjauan Kembali; konfirmasi pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali terkaitan dengan bea masuk dan/atau cukai; dan legalisasi fotokopi salinan Putusan Peninjauan Kembali, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (6) Permintaan konfirmasi kebenaran dan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (7) Dalam rangka menyelesaikan permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat meminta keterangan dari Wajib Pajak.