Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

Pasal 13

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh

(1) GIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 15 (lima belas) bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE. (2) Dalam hal Tahun Pengenaan GloBE merupakan Tahun Pengenaan GloBE pertama Grup PMN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyampaian GIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE. (3) GIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak, laman, atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. (4) Terhadap penyampaian GIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda terima. (5) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (6) Dalam hal tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, tanda terima tersebut dianggap sebagai lampiran SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE. (7) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penyampaian GIR, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak GloBE mengenai kesalahan dalam penyampaian GIR. (8) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau atas kemauan sendiri, Wajib Pajak GloBE dapat menyampaikan pembetulan GIR dengan menyampaikan kembali GIR yang telah dibetulkan. BAB V BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN NOTIFIKASI

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.