Pasal 6

(1) Usulan penghapusan piutang PBB-P2 sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002, disampaikan oleh KPP ke Kanwil DJP paling lambat tanggal 10 November sebelum Tahun Pengalihan. (2) Usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kanwil DJP ke KPDJP paling lambat tanggal 19 November sebelum Tahun Pengalihan. (3) Usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 1 Desember sebelum Tahun Pengalihan.