Pasal 2

(1) Usulan dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang diterima Direktur Jenderal Pajak dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diteliti dan dievaluasi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007. (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (3) Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dianggap disetujui. (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.