Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PER-DJP 67/2007

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Jenis: Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-67/PJ./2007
Tahun: 2007
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 5 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 41/2013 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 456 karakter
Pasal 2 1.296 karakter
Pasal 3 1.246 karakter
Pasal 4 1.304 karakter
Pasal 5 417 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJPPER-67/PJ./2007Peraturan Dirjen Pajak · 5 Apr 2007 · diambil 22 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PER-DJP 41/2013 — TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN, PENETAPAN REALISASI PENANAMAN MODAL, PENYAMPAIAN KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
“Pasal 11 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007.”
dibaca dari teks DJP