Pasal 9

(1) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan tidak dapat diterbitkan karena: a. ketidaklengkapan surat permohonan; dan/atau b. ketidaksesuaian data dalam surat permohonan, permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dikembalikan kepada orang pribadi atau badan dengan menerbitkan surat pemberitahuan permohonan penelitian formal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima. (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau kuasanya mengambil surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau surat pemberitahuan permohonan penelitian formal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Pelayanan Pajak. (3) Dalam hal permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menyampaikan kembali permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7. (4) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan permohonan penelitian formal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.