Pasal 5

(1) Dalam hal SPMKP dan atau SPMIB hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, penggantian dapat dilaksanakan setelah dibuktikan dengan : a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat; b. Surat Konfirmasi dari KPPN bahwa SPMKP dan atau SPMIB yang hilang tersebut belum diterbitkan SP2D. (2) KPP segera mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada KPPN yang menjadi mitra kerjanya mengenai SPMKP dan atau SPMIB hilang tersebut agar tidak diterbitkan SP2D serta konfirmasi apakah atas SPMKP dan atau SPMIB hilang tersebut telah diterbitkan SP2D. (3) Bentuk dan Isi Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran I Peraturan ini;