Pasal 34

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib : a. menyampaikan laporan realisasi penanaman modal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. menyampaikan laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. menyampaikan laporan nncian aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, dan rincian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan e. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan; (2) Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal. (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.