Pasal 49

(1) Pelaku Usaha di KEK dapat memberikan pekerjaan subkontrak atas sebagian kegiatan pengolahan kepada: a. Pelaku Usaha di KEK; b. Pelaku Usaha di KEK lainnya; c. Tempat Penimbunan Berikat; d. perusahaan industri di TLDDP; dan/atau e. perusahaan lain di luar Daerah Pabean. (2) Pelaku Usaha di KEK dapat menerima pekerjaan subkontrak kegiatan pengolahan dari Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, dan/atau perusahaan industri di TLDDP. (3) Pemberian pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada seluruh kegiatan produksi dalam hal terdapat kelebihan kapasitas produksi. (4) Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha dapat meminjamkan mesin produksi dan cetakan ( moulding ) kepada penerima subkontrak; dan/atau b. penerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak. (5) Pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menggunakan ciokumen pemberitahuan pabean. (6) Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean dan dapat diperhitungkan sebagai tingkat kandungan dalam negeri. (7) Dalam hal barang yang disubkontrakkan tidak dimasukkan kembali ke lokasi Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK wajib: a. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI; b. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut; c. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; d. membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan e. dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. (8) Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK untuk tujuan subkontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Paragraf Keempat Tanggung Jawab