Pasal 2

( 1) Wajib Pajak dalam negeri yang: a. memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50°/o (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa; atau b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50°/o (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa.www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 - (2) BULN Nonbursa yang dikendalikan secara langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan BULN Nonbursa terke:1.dali langsung. (3) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan memperoleh Deemed Dividend atas penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung. (4) Penentuan besarnya penyertaan modal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan pada akhir Tahun Pajak Wajib Pajak dalam negeri. (5) Penentuan besarnya penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung dilakukan sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.