Pasal 26

Dalam hal berdasarkan hasil pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Wajib Pajak Luar Negeri melakukan praktik penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda berupa penghindaran penentuan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam - 23 - Pasal 18 ayat (3) huruf d, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan atas bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.