Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Operator harus mengajukan permohonan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah melalui kantor pelayanan pajak tempat Operator terdaftar dengan dilampiri: a. surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang disertai dengan data hasil perhitungan keekonomian; dan b. fotokopi Kontrak Bagi Hasil. (2) Surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama Wajib Pajak untuk pelaksanaan tahap Eksploitasi; b. daftar nama Kontraktor pemegang participating interest yang berada dalam suatu Wilayah Kerja; c. nama Operator dalam suatu Wilayah Kerja; d. tanggal efektif berlakunya Kontrak Bagi Hasil dan/atau tanggal disetujuinya penyesuaian Kontrak Kerja Sarna; e. kriteria Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); f. jenis dan besaran fasilitas perpajakan yang diusulkan untuk diberikan; dan g. jangka waktu berlakunya faslitias perpajakan. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan SKFP Eksploitasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) SKFP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal disetujuinya pengembangan lapangan pertama atau lapangan selanjutnya. (5) Dalam hal terdapat penyesuaian Kontrak Kerja Sarna, SKFP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal disetujuinya penyesuaian Kontrak Kerja Sarna. (6) Dalam hal terdapat pengembangan lapangan selanjutnya dalam satu Wilayah Kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kontraktor yang tidak dapat mencapai incremental Internal Rate of Return dalam satu Wilayah Kerja, Operator dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapat fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6); dan b. untuk Kontraktor yang dapat mencapai incremental Internal Rate of Return dalam satu Wilayah Kerja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak. (7) Dalam hal kegiatan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja mengalami terminasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak. (8) SKFP Eksploitasi dinyatakan tidak berlaku jika: a. tahap Eksploitasi sebagaimana tercantum dalam SKFP Eksploitasi berakhir; atau b. terdapat surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7). (9) Format surat permohonan penerbitan SKFP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Format SKFP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.