Pasal 16

(1) KJPP atau Cabang KJPP dalam memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) KJPP atau Cabang KJPP dapat memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), setelah Penilai Publiknya memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kompetensi dibidangnya. (3) Jika KJPP atau Cabang KJPP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dalam memberikan jasa Penilaian tidak sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimiliki, KJPP atau Cabang KJPP dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin. (4) Jika KJPP atau Cabang KJPP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), namun Penilai Publiknya tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kompetensi dibidangnya dalam memberikan jasa lainnya, KJPP atau Cabang KJPP dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa peringatan. Bagian Ketiga Perizinan