Pasal 47

(1) Dalam melakukan pengawasan, Sekretaris Jenderal melakukan pemeriksaan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu terhadap Penilai Publik, KJPP, atau Cabang KJPP. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai ketaatan Penilai Publik, KJPP, atau Cabang KJPP terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila : a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut; b. terdapat pengaduan masyarakat; atau c. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti. (5) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari Asosiasi Profesi dan/atau pihak yang terkait.