Pasal 30

Terhadap Wajib Pajak badan yang telah diberikan keputusan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, namun belum memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud, tata cara: a. pelaporan penggunaan dana dan realisasi penanaman modal disampaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; b. permohonan penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan c. penetapan saat dimulainya berproduksi secara Komersial diproses berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. BAB XV KETENTUAN PENUTUP