Pasal 5

(1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. (2) PPh Pasal 22 dipungut oleh: a. Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; b. badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; atau c. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (4) Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. obat-obatan; b. vaksin; c. peralatan laboratorium; d. peralatan pendeteksi; e. peralatan pelindung diri; f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (5) Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. (6) Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Pihak Tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. (7) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan impor dan/atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak Oktober 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. (8) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB, yang paling sedikit memuat keterangan: a. identitas Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat; b. identitas penjual; c. nama dan jumlah barang; dan d. pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diimpor dan/atau dibeli merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (9) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. (10) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sejak Masa Pajak Oktober 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. (11) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), meliputi: a. Badan/Instansi Pemerintah; b. Rumah Sakit; atau c. Pihak Lain. (12) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. (13) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22.