Pasal 40

(1) Kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang: a. tidak lagi memiliki kewajiban sebagai bendahara; atau b. memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP. (2) Permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada: c. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau d. KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak. (3) Permohonan Penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memiliki kewajiban sebagai bendahara. (4) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. (6) Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. (7) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.