Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 147/2017
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 147/PMK.03/2017
- Tahun
- 2017
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 65 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
Penomoran pasal di teks sumber janggal.
- Nomor pasal meloncat di teks sumber. (61->61)
- Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.
Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.
- Pasal 1 7.025 karakter
- Pasal 2 1.552 karakter
- Pasal 3 1.390 karakter
- Pasal 4 558 karakter
- Pasal 5 516 karakter
- Pasal 6 2.078 karakter
- Pasal 7 224 karakter
- Pasal 8 476 karakter
- Pasal 9 1.329 karakter
- Pasal 10 1.516 karakter
- Pasal 11 1.210 karakter
- Pasal 12 1.237 karakter
- Pasal 13 2.715 karakter
- Pasal 14 913 karakter
- Pasal 15 1.443 karakter
- Pasal 16 1.120 karakter
- Pasal 17 1.175 karakter
- Pasal 18 559 karakter
- Pasal 19 1.384 karakter
- Pasal 20 1.738 karakter
- Pasal 21 701 karakter
- Pasal 22 1.265 karakter
- Pasal 23 808 karakter
- Pasal 24 468 karakter
- Pasal 25 1.059 karakter
- Pasal 26 480 karakter
- Pasal 27 1.332 karakter
- Pasal 28 1.523 karakter
- Pasal 29 1.214 karakter
- Pasal 30 611 karakter
- Pasal 31 1.775 karakter
- Pasal 32 700 karakter
- Pasal 33 1.364 karakter
- Pasal 34 315 karakter
- Pasal 35 1.034 karakter
- Pasal 36 471 karakter
- Pasal 37 1.306 karakter
- Pasal 38 1.525 karakter
- Pasal 39 1.186 karakter
- Pasal 40 1.707 karakter
- Pasal 41 746 karakter
- Pasal 42 1.197 karakter
- Pasal 43 403 karakter
- Pasal 44 1.429 karakter
- Pasal 45 1.261 karakter
- Pasal 46 1.048 karakter
- Pasal 47 553 karakter
- Pasal 48 1.184 karakter
- Pasal 49 1.010 karakter
- Pasal 50 984 karakter
- Pasal 51 1.110 karakter
- Pasal 52 2.023 karakter
- Pasal 53 1.323 karakter
- Pasal 54 732 karakter
- Pasal 55 136 karakter
- Pasal 56 1.466 karakter
- Pasal 57 1.493 karakter
- Pasal 58 915 karakter
- Pasal 59 626 karakter
- Pasal 60 465 karakter
- Pasal 61 936 karakter
- Pasal 61 962 karakter
- Pasal 62 1.866 karakter
- Pasal 63 952 karakter
- Pasal 64 570 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 63 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; … 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 81/2024 — KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“… 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516); … 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 81/2024.
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan